Jakarta, Reportase8.com – Sebanyak 2.722 aparatur sipil negara (ASN) mengajukan pengunduran diri sepanjang Semester I 2026, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Fenomena ini memunculkan sorotan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ASN, mulai dari penghasilan yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja, keterbatasan pengembangan karier, hingga minimnya ruang untuk menyampaikan gagasan di lingkungan birokrasi.
BKN menjelaskan bahwa setiap pengunduran diri memiliki latar belakang yang berbeda sehingga tidak dapat disimpulkan disebabkan oleh satu faktor tertentu.
Data BKN mencatat, dari total 2.722 ASN yang mengundurkan diri, terdiri atas 1.197 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1.146 PPPK paruh waktu, 227 PPPK, dan 152 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seluruhnya mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, bukan karena pelanggaran disiplin.
Berdasarkan masa kerja, sebanyak 58 persen ASN yang mengundurkan diri merupakan pegawai dengan masa kerja 0 hingga 5 tahun. Sementara dari sisi usia, kelompok 31–40 tahun menjadi penyumbang terbesar dengan 33 persen, disusul usia 51–60 tahun sebesar 32 persen, dan usia 21–30 tahun sebanyak 20 persen.
Salah satu mantan PNS yang menggunakan nama samaran Surti mengaku memutuskan mundur setelah sekitar tiga tahun bekerja di salah satu kementerian. Ia menilai beban kerja yang harus selalu siap dipanggil, bekerja hingga larut malam, serta pembagian tugas yang tidak seimbang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterimanya.
Keluhan serupa juga datang dari seorang ASN bernama samaran Jaya. Meski telah menyelesaikan pendidikan magister di luar negeri, ia mengaku tetap ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Permohonan mutasi ke bidang lain juga disebut berulang kali ditolak, sehingga ia mulai mempertimbangkan berkarier di luar pemerintahan.
Analis kebijakan publik Adib Miftahul menilai kondisi tersebut menunjukkan sistem merit di birokrasi belum berjalan secara optimal. Menurutnya, ASN muda yang memiliki kompetensi dan gagasan baru cenderung memilih keluar ketika kemampuan mereka tidak dihargai dan inovasi terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Selain itu, perbandingan pendapatan dengan sektor swasta juga menjadi salah satu pertimbangan.
Meski demikian, BKN menegaskan bahwa alasan resmi pengunduran diri ASN sangat beragam, di antaranya masalah kesehatan, urusan keluarga, keinginan mengembangkan usaha, hingga memilih fokus pada pekerjaan lain. Khusus PPPK dan PPPK paruh waktu, sebagian mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi ASN pada formasi lainnya. Karena itu, BKN belum menyimpulkan bahwa faktor penghasilan maupun lingkungan kerja menjadi penyebab seluruh pengunduran diri tersebut.
Adapun lima instansi dengan jumlah pengajuan pemberhentian atas permintaan sendiri terbanyak adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, BKN belum merilis rincian jumlah pengunduran diri di masing-masing instansi maupun perbandingannya dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan birokrasi perlu terus bertransformasi karena generasi muda memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap lingkungan kerja. Pemerintah, lanjutnya, akan memperkuat sistem merit dan manajemen talenta agar pengembangan karier ASN didasarkan pada kompetensi dan kinerja.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai, BKN mulai menerapkan kebijakan penempatan pegawai lebih dekat dengan keluarga dan domisili. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban biaya transportasi dan tempat tinggal di tengah keterbatasan peningkatan pendapatan. Hingga akhir Juli 2026, program tersebut telah memindahkan 38 pegawai BKN agar dapat bekerja lebih dekat dengan keluarganya.
Discussion about this post