Jambi – Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Putri Pinang Masak di Kota Jambi terus menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik Nasroel Yasier bersama masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pembangunan taman tersebut.
Desakan ini muncul menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang digelontorkan dengan hasil pembangunan yang terlihat di lapangan.
Diketahui, pembangunan RTH Taman Putri Pinang Masak yang berlokasi di samping Pasar Angso Duo Kota Jambi menelan anggaran sekitar Rp35 miliar. Namun, setelah pembangunan fisik dinyatakan rampung, kondisi taman justru menjadi perhatian publik karena terlihat relatif sepi pengunjung. Bahkan, sejumlah fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Publik mempertanyakan apakah nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah telah sebanding dengan kualitas, volume, spesifikasi teknis, serta hasil pekerjaan yang direalisasikan.
Karena itu, Nasroel Yasier meminta kepada Kejati Jambi agar tidak hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen administrasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik sebagai pembanding antara nilai anggaran, kontrak pekerjaan, dan realisasi pembangunan.
Nasroel juga menegaskan, Kejaksaan diharapkan jangan sampai menutup mata apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam proses pembangunan RTH tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan menjalankan tugas secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Selain itu, muncul pula sorotan mengenai pembangunan fasilitas kejaksaan yang selama ini diduga memperoleh dukungan anggaran dari APBD. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam menjaga independensi dan objektivitas penegakan hukum.
Nasroel Yasier mengingatkan agar tidak muncul persepsi adanya hubungan balas budi dalam penanganan persoalan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah, apabila memang ada, tidak boleh memengaruhi independensi Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.
“Jangan sampai ada kesan balas budi. Kejaksaan harus berdiri independen dan berani memeriksa setiap dugaan penyimpangan anggaran tanpa melihat siapa pihak yang terlibat. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga pertanggungjawabannya juga harus diberikan kepada rakyat,” ungkap Nasroel Yasier. Jumat, (30/10/2026)
Masyarakat berharap Kejati Jambi segera menelaah persoalan tersebut, melakukan klarifikasi kepada instansi terkait, memeriksa dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, serta menguji kesesuaian hasil pembangunan melalui pemeriksaan fisik di lapangan.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan penyimpangan atau tindak pidana, proses hukum diharapkan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembangunan fasilitas publik dengan anggaran sekitar Rp35 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi laporan penyelesaian proyek, sementara kualitas dan manfaat pembangunan masih menyisakan tanda tanya.
Discussion about this post