Jambi, Reportase8.com – Kemacetan parah yang melanda kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi, telah lama menjadi keluhan masyarakat. Tidak hanya warga setempat, permasalahan ini juga mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari Gubernur Jambi Al Haris, anggota DPRD Provinsi Jambi, hingga Anggota DPR RI.
Namun, harapan akan solusi nyata berupa pembangunan flyover di kawasan ini tampaknya harus tertunda lebih lama.
Gubernur Jambi, Al Haris, telah berupaya memperjuangkan pembangunan flyover di kawasan Simpang Mayang.
Bahkan, desain flyover yang diajukan tidak hanya mencakup kawasan Simpang Mayang, melainkan juga sampai ke Pasar Angso Duo, sebuah kawasan yang kerap menjadi simpul kemacetan. “Sudah saya sampaikan, mulai dari Simpang Mayang sampai ke Angso Duo. Insya Allah mudah-mudahan, jadi sudah masuk ke Menteri PU. Saya sudah beberapa kali menghadap beliau untuk meminta itu,” jelas Al Haris kepada media. Meski demikian, hingga kini rencana tersebut belum dapat diwujudkan. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama yang membuat proyek ini tertunda.
Anggaran Menjadi Kendala Utama
Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, juga mengakui bahwa kendala anggaran menjadi tantangan besar dalam merealisasikan pembangunan flyover di Kota Jambi. Ia menyebutkan bahwa proyek ini sempat direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, namun tidak mampu diakomodasi karena keterbatasan dana.
“Meskipun Kota Jambi itu kecil, tapi ada satu wilayah yang sudah crowded macetnya, yaitu di wilayah Simpang Mayang. Dulu sempat kita dianggarkan melalui APBD Provinsi bikin flyover, tapi memang mohon maaf anggaran tidak sanggup untuk mengcover ini,” ujar Edi Purwanto. Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk proyek infrastruktur secara keseluruhan. Dengan alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp110 triliun, masih dinilai belum cukup untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan flyover di Jambi.
Penjelasan dari Kadis PUPR
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Muzakir, memberikan penjelasan lebih rinci terkait keterlambatan ini. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan flyover di tahun 2025 masih sulit untuk direalisasikan karena kondisi keuangan daerah yang belum memadai. “Masih berat soalnya keuangan kita juga belum baik-baik saja tahun ini. Karena adanya kekurangan, kita akan mengajukan ke APBN terkait untuk flyover,” ungkap Muzakir.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Keterlambatan pembangunan flyover ini tentu mengecewakan masyarakat Jambi, terutama mereka yang setiap hari harus berjuang menghadapi kemacetan parah di kawasan Simpang Mayang. Meski demikian, langkah-langkah strategis yang diambil oleh Gubernur Al Haris dan dukungan dari para legislator menjadi titik terang untuk merealisasikan proyek ini di masa depan. Pembangunan flyover bukan hanya soal mengatasi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kini, masyarakat hanya bisa berharap agar janji ini tidak kembali menjadi angan-angan, dan pembangunan dapat segera terwujud demi kenyamanan bersama.(**)
Discussion about this post