JAMBI, Reportase8.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur jendral Minerba, Bambang Suswantono, pada 25 Januari 2024, menyurati Gubernur Jambi. Dalam surat elektronik tersebut Gubernur Jambi di minta untuk meninjau kembali Instruksi Gubernur Jambi nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara.
Dalam surat tersebut, pemerintah pusat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jambi, terutama dalam mendorong pengusaha pertambangan batu bara untuk mempercepat pembangunan jalan khusus pengangkutan batu bara.
Plt. Direktur Jendral Minerba dan Batubara menyampaikan usulan agar Gubernur Jambi mempertimbangkan kembali pembukaan pengangkutan batubara melalui jalur darat dan sungai, terutama bagi pemilik tambang yang jauh atau tidak berada di lintasan sungai
Dengan pertimbangan, pemerintah juga menyoroti bahwa batubara masih menjadi komoditas penopang pasokan listrik bagi PLN di wilayah Sumatra.
Terkait hal tersebut Nasroel Yasier selaku Ketua Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jambi memberikan pandangannya terkait surat elektronik dari Plt. Direktur Jendral Minerba.
“Jangan lupa Gubernur juga di beri tanggung jawab untuk mengevaluasi operasional angkutan batu bara jika di temukan pelanggaran.Dalam surat tersebutkan ada penyataan dukungan menyangkut kebijakan Gubernur Jambi dalam mendorong pengusaha pertambangan batu bara, tetapi apabila di lapangan ditemukan banyak sekali pelanggaran, terutama kepentingan banyak masyarakat terganggu, apakah salah Gubernur mengambil kebijakan guna melindungi masyarakatnya” ungkap Nasroel pada Selasa, (30/1)
Nasroel Yasir, mengecam “intervensi” pemerintah pusat, Nasroel menyarankan agar gubernur menolak surat tersebut. Ia mempertanyakan alasan khawatir pasokan listrik di Pulau Sumatra terganggu akibat batu bara Jambi dan mengingatkan bahwa tempat lain juga memasok batu bara. Di harapkan gubernur dapat mempertahankan keputusannya yang di anggap melindungi masyarakat.
Kontroversi ini mencerminkan ketidaksetujuan sebagian warga Jambi terhadap kebijakan yang di anggap dapat mengancam keselamatan dan ketentraman masyarakat.
Masyarakat menekankan pentingnya dialog dan pertimbangan matang dalam mengambil keputusan terkait industri batu bara di daerah tersebut.
Discussion about this post