Kota Jambi – Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan DPRD Kota Jambi untuk kembali menyoroti sejumlah kebutuhan dasar masyarakat.
Dua persoalan yang menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly ialah penanganan banjir dan akses pendidikan bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Di bidang pendidikan, DPRD Kota Jambi mendorong rencana pembebasan biaya seragam bagi siswa baru jenjang SD dan SMP mulai 2027. Program tersebut diproyeksikan menyasar anak-anak dari keluarga yang berada pada desil satu hingga empat.
Sementara di sektor lingkungan dan infrastruktur, persoalan banjir dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara berkelanjutan agar masyarakat tidak terus menghadapi genangan ketika hujan.
Kemas mengatakan makna kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang menyentuh persoalan sehari-hari, bukan hanya diperingati melalui kegiatan seremonial setiap 17 Agustus.
“Di momen 17 Agustus tahun ini menjadi catatan penting, bagaimana masyarakat Kota Jambi bisa bebas banjir,” kata Kemas, Senin (17/8/2026).
Menurut Kemas, penanganan banjir di Kota Jambi perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan langkah setelah genangan terjadi.
Ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan sistem pengendalian banjir secara berkelanjutan, termasuk memperkuat upaya pencegahan sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang setiap kali hujan turun.
“Ini menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi selama ini yang menjadi problem kita semua. Sehingga kita harus menuntaskan persoalan tersebut,” tegasnya.
Bagi DPRD Kota Jambi, penanganan banjir menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan solusi yang dibangun tidak sebatas merespons keluhan, tetapi mampu mengurangi risiko banjir dalam jangka panjang.
Selain persoalan banjir, DPRD Kota Jambi mendorong kebijakan untuk mengurangi beban keluarga saat anak memasuki jenjang pendidikan baru.
Kemas mengatakan siswa baru SD dan SMP ditargetkan memperoleh seragam sekolah secara gratis mulai 2027. Program tersebut tidak dirancang untuk seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
“Saya dan Wali Kota Jambi ke depannya bagaimana dalam dunia pendidikan, untuk anak SD dan SMP yang baru masuk sekolah akan dibebaskan biaya baju seragam,” ujarnya.
Menurut Kemas, sasaran awal program diarahkan kepada keluarga pada desil satu hingga empat. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.
“Ini untuk anak yang baru masuk sekolah SD dan SMP, dilihat dari desil keluarga mereka, dari desil satu hingga empat,” ujarnya.
Ia mengatakan DPRD Kota Jambi akan mendorong Pemerintah Kota Jambi agar rencana tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan anggaran.
“Insyaallah di DPRD Kota Jambi, kami ingin mendorong Pemerintah Kota Jambi agar anak-anak SD dan SMP nanti di tahun 2027 gratis seragam sekolah,” katanya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga ketika anak mulai memasuki tahun ajaran atau jenjang pendidikan baru. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, kebutuhan seragam menjadi salah satu komponen biaya yang perlu dipersiapkan.
Kemas menilai peringatan HUT RI dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.
Ia juga mengajak masyarakat Kota Jambi menjaga kerukunan dan memperkuat silaturahmi. Di sisi lain, pemerintah bersama DPRD diminta terus mendorong kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Menurut Kemas, persoalan banjir dan akses pendidikan memang berada pada bidang yang berbeda, tetapi keduanya berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat.
Penanganan banjir menyangkut keamanan dan kenyamanan warga, sedangkan pendidikan yang lebih terjangkau berkaitan dengan kesempatan anak-anak mendapatkan pendidikan tanpa terbebani biaya yang dapat dikurangi melalui kebijakan pemerintah.
Karena itu, DPRD Kota Jambi mendorong agar kedua agenda tersebut tidak berhenti pada gagasan. Rencana pembebasan biaya seragam maupun penanganan banjir perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Dengan demikian, semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Jambi. (**)
Discussion about this post