Walikota Jambi dr. Maulana, MKM : Pejabat Harus Lebih Peka Dengan Kondisi Lapangan

JAMBI, Reportase8.com – Walikota Jambi Dr Maulana sepertinya mulai gerah dengan kinerja bawahannya yang belum menunjukan kinerja optimal.

Maulana menyinggung kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih masih bersikap pasif.

Walikota Maulana menyampaikan sindiran terhadap kinerja OPD bawahannya ini ketika memimpin rapat realisasi fisik dan keuangan Pemkot Jambi di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin (29/9/2025).

Walikota mengatakan kepala OPD, Camat dan Lurah harus turun kelapangan melihat kondisi lapangan, jangan sampai hal kecil diselesaikan walikota.

“Camat coba sering turun. Banyak lampu jalan mati, sampah di mana-mana. Masak itu harus walikota yang urus. Yang kecil-kecil jangan sampai saya yang tangani,” tegas Maulana.

Walikota Jambi Maulana menegaskan agar para kepala OPD, camat, dan lurah tidak bersikap pasif, melainkan aktif turun ke masyarakat.

“Apalagi OPD yang punya sektor pendapatan. Jangan hanya duduk di balik meja. Aktif lakukan konsolidasi internal. Jangan malas-malasan, ada target pendapatan yang harus dikejar. Kita tidak membebani masyarakat dengan pajak baru, hanya mengoptimalkan potensi yang ada,”katanya.

Ia menekankan bahwa APBD adalah stimulus ekonomi daerah yang harus berdampak langsung ke masyarakat, khususnya sektor UMKM. Karena itu, ia meminta program yang tidak bermanfaat segera dicoret.

“Pulang dari rapat ini, panggil kabidnya. Kalau ada yang macet, cepat diselesaikan. Program yang tidak ada manfaatnya, coret saja,” ujarnya.

Maulana juga menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah dinaikkan. Dengan kenaikan itu, ia meminta kinerja aparatur juga harus meningkat.

Selain itu, ia mengingatkan agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hari libur.

Terkait capaian keuangan, Maulana menyebut realisasi anggaran fisik sudah cukup tinggi, meski pencairan dana dari pihak ketiga belum optimal. Hingga saat ini, realisasi keuangan Pemkot Jambi tercatat lebih dari 54 persen.

“Secara nasional, posisi kita berada di level menengah. Sebagai kepala daerah, saya wajib melakukan evaluasi dan mendorong agar APBD segera digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.