MUARO JAMBI, Reportase8.com –
Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H.Mahir menghadiri acara Pengukuhan sekaligus Penyerahan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (25/8/2025).
Pengukuhan dipimpin oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Drs Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M. Han., dengan didampingi Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris.
Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat TTIS/CSIRT dari Kepala BSSN kepada Wakil Bupati Bupati Jun Mahir, sebagai bentuk pengakuan atas keseriusan Pemkab Muaro Jambi dalam melindungi data dan sistem informasi milik pemerintah daerah.
Letjen TNI (Purn) Nugroho mengatakan, BSSN bersama Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pembentukan TTIS di seluruh wilayah. “Langkah ini sangat penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi, integrasi sistem pemerintahan, serta tantangan keamanan digital yang semakin kompleks,” katanya. Letjen Nugroho menegaskan bahwa berbeda dengan pertahanan konvensional, serangan siber dapat terjadi kapan saja tanpa tanda-tanda. “Karena itu, koordinasi dan kehadiran TTIS menjadi sangat penting untuk menjaga infrastruktur digital nasional,” tegasnya.
“Kami menyambut baik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas penyelenggaraan pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) ini. Kegiatan ini sangat penting, mengingat tantangan keamanan siber di era digital semakin kompleks dan memerlukan sinergi dari seluruh sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Wabup Jun Mahir.
Beliau menambahkan bahwa dengan terbentuknya TTIS di lingkungan organisasi dan sektoral, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi, diharapkan akan tercipta sistem deteksi dini serta respons cepat terhadap setiap potensi insiden siber.Hal ini sangat penting dalam menjaga keamanan data dan infrastruktur digital pemerintahan daerah.
Discussion about this post