JAMBI, Reportase8.com – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly beserta jajaran unsur Pimpinan DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan kerja dan disambut oleh Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi Partai Golkar Drs. H. Cek Endra di ruangan rapat Anggota Fraksi Partai Golkar Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Senin 13/01/2025
Dalam rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan DPRD Kota Jambi dengan anggota Komisi XII Fraksi Partai Golkar, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menyampaikan usulan penambahan Kuota Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi tahun 2025.
Rapat koordinaasi dan konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang dilakukan antara Walikota Jambi dengan Pimpinan DPRD Kota Jambi ke Kementerian ESDM, guna optimalisasi Kuota Jargas untuk kota Jambi dengan harapan kunjungan ke Komisi XII yg diterima langsung H. Cek Endra Anggota Komisi XII Fraksi Partai Golkar dengan adanya kolaborasi bersama dapat merealisasikan agar terwujudnya permintaan masyarakat Kota Jambi.
H. Cek Endra menyampaikan bahwa, usulan penambahan Kuota Jargas di Kota Jambi tahun 2025, ia akan sampaikan langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM, terkait penambahan kuota Jargas yang pelaksanaanya pada tahun 2025, harus bisa diselesaikan tepat waktu, jangan sampai ada hambatan pelaksanaan dilapangan dgn alasan terkait infrastruktur pembangun, proses pemasangan jaringan infrastruktur dilapangan, ini akan berpengaruh tidak mencapainya kuota yang akan diusulkan.
Pengelolaan Jargas di Kota Jambi masih dibawah PT. JII (Jambi Indoguna Internasional) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam rapat koordinasi dan konsultasi dibahas juga bagaimana pengelolaan Jargas kedepannya, bisa melibatkan BUMD PT. Siginjai Sakti milik Pemerintah Kota Jambi.
“Saya akan aktif mendorong pengelolaan Jargas ini agar bisa diberikan kepada BUMD Kabupaten/ Kota masing masing,” jelasnya.
Selain itu H. Cek Endra mengatakan, bahwa program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis akan berlanjut pada tahun 2025 sehingga seluruh rumah penduduk kurang mampu mendapatkan aliran listrik. Program BPBL merupakan program kemitraan Komisi XII DPR RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI yang penugasannya diserahkan kepada PT PLN (Persero).(*)
Discussion about this post