Jakarta, Reportase8.com – Anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto menyebut maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan oknum polisi hingga Kementerian Tenaga kerja (Kemnaker) dan pemuka agama.
Abraham yang pernah berkecimpung di dunia penyaluran tenaga kerja legal ke luar negeri mengaku TPPO tidak lepas dari keterlibatan oknum yang terlibat dalam penyaluran tenaga kerja.
Anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto menyebut maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan oknum polisi hingga Kementerian Tenaga kerja (Kemnaker) dan pemuka agama.
Abraham yang pernah berkecimpung di dunia penyaluran tenaga kerja legal ke luar negeri mengaku TPPO tidak lepas dari keterlibatan oknum yang terlibat dalam penyaluran tenaga kerja.
“Oknum polisi, BNP2TKI, Kemnaker, bahkan yang saya sedih selama 15 tahun mengurusi ini barang (penyaluran tenaga kerja) ada pemuka agama, pastor dan pendeta yang terlibat,” ungkapnya saat diwawancarai Senin, 10 Juli 2023.
“Kita punya TPPO ini kan teman-teman PJTKI kerja sama dengan polisi bikin cap palsu semua camat, kepala desa, semua mereka bisa,” tambah Abraham.
Menurutnya, sistim penyaluran tenaga kerja di Indonesia selama ini salah hingga menyebabkan banyaknya korban TPPO. “Ini salah sistim, salah negara yang mengaturnya. Kenapa Malaysia, Filipina tidak ada (TPPO)? Karena pemerintah yang turun tangan,” tutur Abraham.
Dirinya menyebut hal tersebut yang menjadi alasan dirinya menjadi anggota DPD sebelumnya. “Karena itu yang mau saya rubah UU Nomor 39 Tahun 2004 (Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri), bahwa pengirim tenaga kerja tidak boleh swasta, pemerintah yang harus tanggungjawab, kemnaker, kepala daerah yang harus terlibat,” jelasnya.
Untuk itu dirinya berharap pemerintah benar-benar serius harus menangani TPPO. “Kalau swasta yang mau salurkan (TKI) boleh, tetapi yang melatih dan mensertifikasi harus pemerintah, entah kota atau kabupaten tinggal sediakan anggaran,”
Selain sistim penyaluran tenaga kerja yang harus diperbaiki, Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus ditingkatkan.
“Harus sekolah, kalau mau jadi perawat, insinyur supaya menjadi tenaga ahli untuk bekerja di luar negeri. Kita tidak bisa lagi berfikir TKI sebagai penghasil devisa, kalau maupun dua tahun saja sebagai batu loncatan,” Katanya.
Saat ini Abraham telah mengirimkan sejumlah sarjana perawat, ke luar negeri, diantaranya Jepang dan Australia. “Gajinya dari Rp45 juta, yang ke Australi gajinya Rp180 juta hari ini,” pungkasnya.
Discussion about this post