Reportase8.com, SIDOARJO – Ini peringatan bagi para kepala sekolah maupun pengelola sekolah-sekolah di Sidoarjo agar tak menarik pungutan liar kepada siswa atau wali murid, jika tidak ingin diseret oleh tim Saber Pungli.
Semua pungutan yang tidak sesuai prosedur bakal diproses secara hukum. Tidak ada ampun bagi sekolah yang melakukan pungli. Besar atau kecil pungutannya, jika terbukti melanggar, jelas akan ditindak tegas.
Menurut Wakil Ketua Saber Pungli Sidoarjo, Eko Udijono, menyampaikan secara tegas , bahwa besar atau kecil kasus pungutan liar akan disapu bersih.
“Kepala sekolah jangan main-main dalam urusan pungutan. Meski kecil, kalau ketahuan pasti akan ditindak tegas,” ungkap Eko Udijono di sela acara sosialisasi pencegahan tindak pidana pungli yang dihadiri para Kepala Sekolah SD – SMA Negeri se-kabupaten Sidoarjo, Senin (6/2/2023)
Sosialisasi itu digelar oleh UPP ( Unit Pemberantasan Pungutan liar) Sidoarjo atau Tim Saber Pungli Sidoarjo bidang pencegahan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Itwasda Polda Jatim AKBP Dwi Safitri, Kepala Dinas Pendidikan Asrofi, Asisten I Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto, dan Kasi Datun Kejari Sidoarjo Komang Ray Wirawan.
“Sosialisasi pencegahan pemberantasan pungli bagi kepala sekolah negeri ini dimaksudkan agar tidak ada lagi laporan adanya pungli di lingkungan sekolah. Jangan pernah lagi ada yang kena OTT (operasi tangkap tangan) di Sidoarjo” tandas Eko Udijono.
Demikian halnya disampaikan oleh AKBP Dwi Safitri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Saber Pungli UPP Propinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, dirinya juga mengaskan bahwa tim Saber Pungli akan tetap menindak segala bentuk pungutan liar, meski nilai punglinya kecil.
“Kami tidak melihat nilai. Besar atau kecil tetap saja namanya pungutan liar. Jadi, meskipun hanya Rp 10 ribu, tetap akan ditindak tegas jika ada pungli,” tandas Dwi Safitri.
Disampaikannya, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan yang tidak didasarkan pada aturan atau tidak ada landasan hukumnya. Meski dilakukan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah, pungutan yang tidak punya dasar atau aturan yang jelas, maka masuk kategori pungli.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) bersama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dengan tangan terbuka akan menerima laporan dari masyarakat terutama orangtua murid jika dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) terdapat pungutan liar, baik berupa uang pendaftaran maupun formulir yang dibebankan kepada orangtua. (yadi/*)
Discussion about this post