MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, memimpin langsung Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (3/11/2026).
Rapat ini dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam arahannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program reforma agraria. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria bukan hanya soal legalisasi aset atau pembagian sertifikat tanah semata, tetapi juga bagaimana kita menyelaraskannya dengan penataan akses pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Bupati.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam rapat integrasi GTRA tahun ini adalah penanganan dan penyelesaian konflik agraria, khususnya percepatan penyelesaian konflik TORU yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui koordinasi dan sinergi antara BPN, perangkat daerah, camat, serta kepala desa, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan solutif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimistis, melalui rapat integrasi GTRA ini, penataan aset dan penataan akses agraria dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik serta sengketa pertanahan di masa mendatang.
Discussion about this post