JAMBI, Reportase8.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan kebijakan baru terkait pembelian liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram atau LPG 3 kg, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.
Kebijakan ini mengharuskan pengguna untuk terdaftar dalam data penerima subsidi LPG 3 kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran.
Sehingga hanya masyarakat yang terdaftar di pangkalan yang dapat membeli LPG 3 kilogram.
Sementara itu, sebelum diberlakukannya aturan terbaru dengan wajib menggunakan KTP untuk membeli tabung gas subsidi 3 Kg. Kota Jambi telah memiliki kartu kendali atau lebih familiar dengan istilah kartu gas untuk membeli gas subsidi 3 Kg.
Dimana pemegang kartu tersebut hanya di milik oleh masyarakat kategori miskin di Kota Jambi.
Kabid Dalwas Perindag Kota Jambi, Budi mengatakan dengan adanya aturan baru ini beberpa pangkalan tidak membolehkan pemilik kartu kendali membeli gas jika tidak terdaftar di Marchena App Pertamina milik Pengkalan.
“Bisa di katakan kartu kendali tidak berlaku lagi,” ungkapnya Kamis (4/1/2024).
Lebih lanjut Budi mengatakan, dalam pendataan warga yang berhak menerima subsidi gas 3 Kg pihaknya tidak di libatkan.
“Kita tidak di libatkan dalam pendataan, Pertamina punya mekanisme sendiri dalam menentukan siapa yang berhak menerima subsidi gas,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan jika pendaftaran penerima gas subsidi 3 Kg oleh Pertamina di lakukan pangkalan dimana warga mendaftarkan ke pangkalan dengan membawa kartu keluarga (KK) dan KTP.
“Dengan demikian artinya pemerintah Kota Jambi tidak memiliki kaitan lagi dengan distribusi tabung gas subsidi 3 kg, namun masih bisa mengawasi,” ujarnya.
Namun jika di temukan kecurangan dan kejanggalan Pemkot Jambi tidak bisa lagi melakukan penindakan.
“Dahulu, jika kita menemukan pengkalan yang nakal dan bermasalah kita masih memiliki kekuatan untuk menutup atau menghentikan sementara aktifitas pangkalan, namun saat ini tidak bisa lagi,” kata Budi.
Tidak hanya tidak dilibatkan dalam pendataan, Budi mengatakan pihaknya tidak di libatkan dalam sosialisasi penggunaan sistem baru ini di masyakat.
Sebelum diberlakukannya sistem baru ini, warga Kota Jambi yang memiliki 84 ribu KK pemilik kartu kendali gas.
Dimana Kota Jambi memiliki 498 pengalaman yang tersebar di 11 kecamatan dan 9 Agen.
Perihal penggunaan KTP sebagai syarat pendaftaran untuk menerima gas LPG 3 kg. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, berpendapat bahwa mekanisme menggunakan KTP sebagai dasar pembatasan belum tepat.
Fahmy menjelaskan bahwa KTP tidak mampu mencerminkan status ekonomi seseorang, sehingga tidak efektif untuk menentukan penerima subsidi LPG 3 kg.
Faktanya, hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam membatasi konsumen LPG 3 kg yang seharusnya menjadi sasaran utama subsidi.
Fahmy juga menambahkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi, harga LPG 3 kg sebaiknya disesuaikan dengan harga gas non-subsidi, seperti gas 5 kg atau 12 kg.
Discussion about this post