REPORTASE8.com, Jakarta – Beberapa waktu lalu, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.
Menaggapi perihal tersebut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalah yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol menjadi urusannya. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berpelat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.
“Urusan Ancol, tanya Ancol,” kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.
“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” kata Thomas Lembong, seperti dikutip Tempo.
Selain itu juga adanya sengketa aset Sea World Ancol hingga disidangkan di Mahkamah Agung (MA). Pembangunan akurium ini adalah hasil kongsi Ancol dengan Lippo Group yang semula berjalan baik malah berujung sengketa. Ancol lah yang memenangkan sidang di MA. “Ancol ini tidak berkembang. Banyak proyek gagal, mangkrak, atau bermasalah di Ancol,” ucap Thomas.
Masalah pembangunan ABC Mall ini pun menjadi sorotan Ombudsman RI. Thomas Lembong menyebut, lembaga pengawas itu telah menerbitkan surat rekomendasi ihwal adanya maladministrasi perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak.
Ombudsman, lanjut dia, menemukan terdapat aset negara yang di-appraisal secara sepihak. Padahal, diduga ada kerugian keuangan negara. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut tak merespons temuan tersebut.
Sayangnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak merespon positif temuan Ombudsman tersebut. “Untuk itu, saya mengajak para investor untuk belajar dari pengalaman saya. Jangan terlalu naïf dan percaya pada perusahaan milik daerah ini. Saat kita berinvestasi di lahan mereka dan terjadi dispute, maka mereka akan dengan mudah cuci tangan seakan tidak pernah tahu adanya dispute,” katanya.
Discussion about this post