JOMBANG – Rio Wahyu Eka Novavianto (31), pengemudi truk yang membawa ratusan dus rokok ilegal merek Marlong, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Bea Cukai, dan Polres Kediri Kota setelah dirinya ditangkap di Kabupaten Jombang.
Truk bermuatan rokok tanpa pita cukai dengan nilai mencapai Rp2.732.400.000 atau sekitar Rp2,73 miliar tersebut sebelumnya diamankan petugas dalam sebuah penindakan di wilayah Jombang.
Dikutip dari sejumlah media, penangkapan Rio dilakukan oleh tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri. Setelah ditangkap, Rio kemudian ditahan di Lapas Kelas IIA Kediri.
Dalam proses penanganan perkara tersebut, Polres Kediri Kota menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/IX/RES.1.24/2026 Satreskrim tertanggal 24 September 2026.
Selanjutnya, diterbitkan pula surat perintah penahanan Nomor SP.Han/91/IX/RES.1.24/2026 Satreskrim tertanggal 25 September 2026, yang menetapkan Rio menjalani penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Kediri.
Namun, Rio melalui kuasa hukumnya, Advokat Kokoh Agus Setyo, mempersoalkan keabsahan penangkapan dan penahanan tersebut. Ia menilai tindakan aparat tidak sah karena perkara dugaan pelanggaran cukai itu terjadi di wilayah Kabupaten Jombang, yang berada di luar wilayah hukum Polres Kediri Kota.
Menurut Kokoh, seharusnya Bea Cukai Kediri meminta bantuan kepada Polres Jombang untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap kliennya.
“Dengan demikian, Kasatreskrim Polres Kediri Kota menurut hukum tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan dan penahanan karena permintaan bantuan PPNS Bea Cukai Kediri. Konsekuensi yuridisnya, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Bea Cukai Kediri atas perintah Kasatreskrim Polres Kediri Kota adalah tidak sah dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Tidak hanya mempersoalkan penangkapan dan penahanan, Kokoh juga menggugat surat perpanjangan penahanan Rio yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Jombang.
Dalam surat Nomor B551/M.5.24/Ft.2/10/2026 tertanggal 7 Oktober 2026, masa penahanan Rio diperpanjang selama 40 hari.
Kokoh menilai perpanjangan penahanan tersebut juga bermasalah secara hukum karena permohonannya diajukan oleh pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan wilayah dalam perkara tersebut.
“Permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh PPNS Bea Cukai Kediri dengan berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota yang tidak mempunyai kewenangan di wilayah Kabupaten Jombang, menurut hukum juga harus ditolak oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang. Karena wilayah kewenangan Polres Kediri Kota adalah Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren,” jelasnya.
Melalui gugatan praperadilan tersebut, pihak Rio meminta agar keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, serta perpanjangan masa penahanan terhadap dirinya diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Discussion about this post