JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI di Jakarta, Selasa (10/11), menegaskan bahwa industri LPBBTI perlu mengubah pendekatan dari sekadar mengutamakan keamanan siber (cyber security) menjadi penguatan ketahanan siber (cyber resilience).
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Selain itu, pedoman dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara LPBBTI.
Agusman juga menegaskan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi, melainkan bagian penting dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyampaikan bahwa ancaman siber saat ini telah menjadi risiko bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber, khususnya pada sektor jasa keuangan yang semakin bergantung pada teknologi digital.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Penagihan Harus Bebas Intimidasi dan Kekerasan
Selain meluncurkan pedoman keamanan dan ketahanan siber, OJK juga memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.
Agusman menegaskan bahwa proses penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta terbebas dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan.
“OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.
Melalui dua inisiatif tersebut, OJK berharap seluruh penyelenggara LPBBTI semakin meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional perusahaan.
Penguatan keamanan data, penerapan etika penagihan, serta pelindungan hak-hak konsumen menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Dengan demikian, pertumbuhan industri fintech lending di Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan bisnis, tetapi juga mengedepankan keamanan, transparansi, tanggung jawab, dan keberlanjutan.(\*)
Discussion about this post