JAMBI – Tingginya tingkat kekeruhan air baku Sungai Batanghari yang menjadi salah satu sumber utama pengolahan air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi mulai menjadi perhatian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya dugaan keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hulu sungai, salah satunya di Kabupaten Merangin.
Pengamat Kebijakan Publik, Nasroel Yasier, menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hulu sungai berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan, terutama ketika memasuki musim penghujan.
“Kenapa tidak? Kita mengetahui bahwa saat ini sudah memasuki musim penghujan. Intensitas hujan yang cukup tinggi, ditambah aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hulu, patut menjadi perhatian bersama. Apakah aktivitas tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya sedimentasi dan kekeruhan air Sungai Batanghari?” ujar Nasroel. Senin, (9/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan pertambangan ilegal tidak boleh hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga harus dikaji dari sisi dampak ekologis dan keberlanjutan sumber daya air.
Menurutnya, material tanah dan lumpur yang terbawa aliran air akibat kerusakan lingkungan di wilayah hulu berpotensi meningkatkan sedimentasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mempercepat pendangkalan Sungai Batanghari dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan lainnya.
“Jangan sampai kita hanya melihat aktivitas tambang ilegal dari sisi penindakannya, tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ketika musim hujan tiba, material tanah dan sedimentasi dapat terbawa ke sungai. Dampaknya bukan hanya terhadap ekosistem, tetapi juga dapat memengaruhi sumber air baku masyarakat,” tegasnya.
Biru = tinggi air sungai
Kekeruhan Air Baku Capai 1.900 NTU
Sorotan tersebut semakin relevan setelah PDAM Tirta Mayang Kota Jambi menyampaikan adanya peningkatan kekeruhan air baku Sungai Batanghari sejak 2 November 2026 hingga saat ini, dengan tingkat kekeruhan mencapai 1.900 NTU.
Dalam keterangannya, PDAM Tirta Mayang menyampaikan bahwa untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan, pihaknya melakukan penyesuaian operasional berupa pengurangan debit pengaliran sebesar 20 persen pada IPA Broni 2 dan IPA Tanjungsari.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya kekeruhan air baku dapat memberikan tantangan serius terhadap proses pengolahan air bersih, terutama ketika beban pengolahan meningkat akibat tingginya kandungan material tersuspensi.
Secara teknis, air baku dengan tingkat kekeruhan 1.900 NTU masih berpotensi diolah melalui teknologi pengolahan air yang memadai. Namun, prosesnya membutuhkan penanganan lebih kompleks, seperti pengendapan awal, pengaturan dosis koagulan, pengujian kualitas air secara berkala, serta pengelolaan lumpur hasil pengolahan.
Karena itu, angka kekeruhan air baku tidak dapat disamakan dengan standar kualitas air bersih maupun air minum yang sudah melalui proses pengolahan.
Pemerintah Diminta Tidak Mengabaikan Kondisi Hulu
Nasroel Yasier berharap pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, aparat penegak hukum, serta pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Sungai Batanghari, termasuk menelusuri kemungkinan kontribusi aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hulu terhadap peningkatan sedimentasi dan kekeruhan air.
Ia juga mendorong adanya pemeriksaan kualitas air secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan tingkat kekeruhan atau NTU, tetapi juga parameter lain seperti total suspended solids (TSS), pH, warna, kandungan besi dan mangan, serta keberadaan bakteri E. coli.
Menurutnya, persoalan air bersih merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menanggung konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang tidak ditangani secara serius.
“Air Sungai Batanghari bukan hanya sumber kehidupan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari keberlangsungan pelayanan air bersih di Kota Jambi. Pemerintah harus melihat persoalan ini dari hulu hingga hilir. Jangan menunggu dampaknya semakin besar baru kemudian mengambil tindakan,” tutup Nasroel.
Untuk diketahui bersama:
1. Angka 1.900 NTU merupakan kekeruhan air baku, bukan berarti air hasil produksi PDAM memiliki kekeruhan yang sama.
2. Ambang batas 25 NTU, 5 NTU, dan 3 NTU dalam bahan awal perlu diverifikasi kembali dasar hukum dan kategori penggunaannya. Khususnya, Permenkes 2 Tahun 2023 perlu dirujuk sesuai ketentuan kualitas air yang berlaku.
3. Angka 500, 1.000, dan 2.000 NTU merupakan patokan teknis indikatif, bukan batas baku hukum yang berlaku universal untuk kelayakan pengolahan air.
Discussion about this post