Reportase8.Com – Perjanjian pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang dikenal sebagai New START resmi berakhir pada Rabu (04/02) malam waktu Amerika Serikat bagian Timur atau Kamis (05/02) pukul 12.00 WIB. Sejumlah pemimpin dunia, termasuk Paus Leo XIV, telah menyerukan agar perjanjian ini diperpanjang.
START adalah singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty. Perjanjian bilateral terakhir antara AS dan Rusia ini ditandatangani pada 2010 oleh Barack Obama dan Dmitry Medvedev.
Perjanjian tersebut menjadi satu-satunya kesepakatan pengurangan senjata nuklir yang masih berlaku antara kedua negara. Perjanjian pertama serupa dapat ditelusuri lewat kesepakatan Strategic Arms Limitation Talks atau SALT I yang ditandatangani pada 1972.
New START membatasi:
— Jumlah hulu ledak nuklir strategis aktif pada 1.550 per Negara
— Jumlah kendaraan dan sistem peluncur strategis (pesawat pembom berat, ICBM, SLBM) pada 800 unit
Perjanjian ini juga mengatur inspeksi bersama untuk memastikan kepatuhan kedua pihak.
Sejarah perjanjian START
Perjanjian START sebelumnya meliputi START I dan START II.
START I digagas oleh Presiden AS Ronald Reagan pada masa Perang Dingin, hanya beberapa bulan sebelum runtuhnya Uni Soviet. Namun, perjanjian tersebut ditandatangani oleh penerus Reagan, Presiden George H.W. Bush, serta Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. START I mulai berlaku pada 1994 dan berakhir pada 2009.
Sementara itu, START II disepakati pada 1993, tapi tidak pernah berlaku karena meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington saat itu.
Meski demikian, kedua negara tetap berkomitmen pada pelucutan senjata nuklir dan kembali ke meja perundingan untuk menyusun kesepakatan baru. Ditandatangani dan diratifikasi pada 2010, perjanjian START secara harfiah diharapkan menjadi sebuah awal baru.
Perjanjian ini awalnya berlaku selama sepuluh tahun dan dijadwalkan berakhir pada Februari 2021. Namun saat itu, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk memperpanjangnya selama lima tahun. Hal inilah yang membawa perjanjian tersebut menuju tenggat 2026.
Dampak berakhirnya perjanjian START
Saat perjanjian berakhir, dua kekuatan nuklir terbesar dunia tidak lagi terikat pada batas atas jumlah persenjataan nuklir strategis mereka.
“Ini sangat buruk bagi keamanan global,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers pada Selasa (03/02).
Tanpa intervensi, dunia berpotensi menghadapi perlombaan senjata nuklir baru yang tidak terkendali.
Berakhirnya perjanjian ini juga akan membuka era ketidakpastian baru. Selama ini, New START dirancang untuk menciptakan predictability atau kepastian dan transparansi melalui inspeksi di lapangan serta pertukaran data. Tujuannya adalah mencegah salah satu pihak melancarkan serangan nuklir prematur akibat informasi yang keliru.
Apa target AS dan Rusia?
Pada September 2025, Putin sempat menawarkan agar Rusia secara sepihak tetap mematuhi perjanjian ini selama satu tahun tambahan guna memberi waktu untuk perundingan ulang. Presiden AS Donald Trump saat itu menyebut usulan tersebut “terdengar seperti ide yang bagus,” tapi tidak memberikan komitmen jelas.
Saat itu, hubungan kedua pemimpin terbilang baik, meski banyak pemimpin Eropa khawatir hal tersebut terjadi dengan mengorbankan Ukraina dan Uni Eropa (UE).
Namun, Trump tampaknya berubah pikiran. Dalam wawancara dengan The New York Times pada Januari 2026, dia mengatakan, “kalau memang berakhir, ya berakhir saja,” dan menambahkan bahwa dia berharap “kami akan membuat perjanjian yang lebih baik.”
Trump juga menilai bahwa China, kekuatan nuklir dengan pertumbuhan tercepat di dunia, seharusnya dilibatkan dalam perjanjian semacam ini. Pandangan tersebut sebenarnya sudah disampaikan Trump sejak masa jabatan pertamanya, ketika dia membatalkan sejumlah perjanjian pengendalian senjata dengan Rusia dan mendorong keterlibatan China, meski tanpa hasil.
Hubungan New START dengan perang Rusia di Ukraina
Ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, hubungan Moskow dan Washington memburuk, tapi awalnya tidak mempengaruhi perjanjian New START.
Namun, enam bulan kemudian Rusia melarang inspeksi AS di lokasi militer strategisnya. Pada 2023, Moskow mengumumkan penangguhan partisipasinya dalam New START dengan alasan dukungan AS terhadap Ukraina. Meski demikian, Rusia tetap mematuhi batas angka persenjataan yang diatur dalam perjanjian tersebut.
Dalam sejarah perjanjian START, ketentuan khusus terkait Ukraina dalam START I menjadi sorotan. Ketentuan tersebut mewajibkan Ukraina menyerahkan hulu ledak nuklir warisan Uni Soviet kepada Rusia dengan imbalan jaminan keamanan dari Rusia, AS, dan Inggris.
Membaca peran China
Saat perjanjian START pertama kali dirancang, Rusia dan AS masih menjadi kekuatan nuklir yang tak tertandingi. Sejak itu, China muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer besar. Inilah yang mendasari pandangan Trump bahwa perjanjian pelucutan senjata baru hanya masuk akal jika melibatkan China.
China saat ini diperkirakan memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir dan jumlah tersebut terus bertambah. Pada 2023, sebuah komisi Kongres AS memperingatkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS menghadapi tantangan untuk menangkal bukan satu, melainkan dua kekuatan nuklir setara.
China menolak seruan untuk membatasi persenjataan nuklirnya dengan alasan bahwa stoknya masih jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia.
Masa depan New START
Bahkan jika Beijing mengubah sikapnya, perpanjangan atau versi baru New START tetap dinilai kecil kemungkinannya. Rusia kini telah mengembangkan dan mengerahkan sistem senjata nuklir baru yang tidak tercakup dalam ketentuan New START, seperti rudal balistik hipersonik Oreshnik dan drone bertenaga nuklir Poseidon.
Di sisi lain, usulan Trump mengenai sistem pertahanan rudal nuklir berbasis antariksa bernama Golden Dome dipandang banyak pihak sebagai upaya melemahkan prinsip utama keseimbangan kekuatan nuklir, yakni pencegahan yang didasarkan pada konsep kehancuran bersama jika salah satu pihak menyerang lebih dulu.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Selasa (03/02) menyatakan bahwa jika AS menempatkan sistem pertahanan rudal di Greenland, Rusia akan merespons dengan langkah militer.
Respons Eropa
Kemungkinan berakhirnya perjanjian New START menimbulkan kekhawatiran besar di Eropa. Kekhawatiran ini diperparah oleh sejumlah pernyataan Trump yang memunculkan keraguan apakah payung nuklir AS akan terus melindungi Eropa tanpa batasan.
Situasi ini memicu perdebatan tentang masa depan pertahanan nuklir Eropa. Salah satu gagasan yang muncul adalah agar dua negara pemilik senjata nuklir di Eropa, Prancis dan Inggris, memperluas perlindungan nuklir mereka ke negara lain seperti Jerman.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengonfirmasi bahwa pembicaraan semacam itu tengah berlangsung.
“Kami tahu bahwa kami perlu mengambil sejumlah keputusan strategis dan kebijakan militer, tetapi saat ini belum waktunya,” ujar Merz.
Hingga kini, belum ada kemajuan terkait hal tersebut. Salah satu pertanyaan utama adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan peluncuran serangan nuklir. Situasi semakin rumit karena Rusia ingin memasukkan persenjataan nuklir Inggris dan Prancis dalam perjanjian baru, dengan alasan kedua negara tersebut merupakan sekutu AS.
Sumber:detik.com
Discussion about this post