JAMBI, Reportase8.com – Beberapa Oknum ASN Kota Jambi yang viral di medsos saat acara di Balaikota Jambi diduga menunjukkan sikap Ketidaknetralan mendukung salah satu kandidat calon pada pilwako Jambi 2024. Dengan peristiwa tersebut Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Relawan HAR Sehati akan berencana melapor ke Bawaslu Kota Jambi.
@reportase8.com Diterbitkannya SE netralitas itu menyongsong masuknya tahapan kampanye Pilkada guna memudahkan ASN dan non ASN Pemerintah Kota Jambi memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik maupun disiplin pegawai. Demikian yang mengemuka saat Pj Wali Kota Jambi memberikan arahan kepada jajarannya dalam rapat staff lengkap Pemerintah Kota Jambi terkait netralitas pegawai ASN dan Non ASN, pada Rabu (15/9/2024) pagi. Turut mendampingi Pj Wali Kota Jambi dalam rapat itu, Sekda A Ridwan, Staf Ali Wali Kota bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar Widaryanto, Staf Ahli Wali Kota bidang Ekbang Obliyani, Asisten Sekda bidang Ekbang Amirullah, Inspektur Kota Jambi Desyanty, Kepala BKPSDMD Kota Jambi Liana Andriani, Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi Rd Jufri dan Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Abu Bakar. Pada rapat staf lengkap Pemerintah Kota Jambi yang diselenggarakan secara daring itu hadir jajaran Pemerintah Kota Jambi, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, hingga Pelaksana ASN dan non ASN. Dijelaskan SE itu diterbitkan menindaklanjuti SE Gubernur Jambi Nomor : 5351/SE/BKD-5.3/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta menindaklanjuti SE Ketua BAWASLU Provinsi Jambi Nomor : 294/PM.00.01/K/JA/08/2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. Selain itu juga mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Video amatir yang direkam dengan durasi 0.9 detik itu membukti adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN Pemkot Jambi, karena menunjukkan dengan jari tangan simbol nomor Kandidat calon kepada warga di sekitaran Kantor Walikota Jambi.
Saat ditemui Aria Firman selaku ketua Relawan HAR Sehati mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini Relawan HAR Sehati bersama tim Advokasi akan segera melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu Kota Jambi terkait Netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada 2024.
“Kami Relawan HAR Sehati bersama tim Advokasi kami akan segera melaporkan beberapa ASN yang diduga berani secara terang-terangan melanggar Netralitasnya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)”katanya. Jumat, (27/9).
Sementara Angga A.G, SH, MH yang merupakan tim Advokasi Relawan HAR Sehati menyampaikan seharusnya Aparatur Sipil Negara harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Untuk diketahui bersama aturan yang mengatur terkait Netralitas ASN salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Discussion about this post